REVALITAS POLRI

REVALITAS POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA

Oleh: KOMJEN POL. DRS. TIMUR PRADOPO

KOMJEN POL. TIMUR PRADOPO MENGUNGKAPKAN, KEMAJUAN YANG DICAPAI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAAT INI SAYA RASAKAN SANGAT MEMBANGGAKAN, HAL TERSEBUT TIDAK TERLEPAS DARI PERAN DAN DUKUNGAN DARI BAPAK/IBU ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, SERTA HASIL KERJA KERAS DARI PARA SENIOR PENDAHULU POLRI YANG TELAH MELETAKKAN PONDASI YANG KOKOH BAGI ORGANISASI POLRI, SEHINGGA MEMUNGKINKAN TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN POLRI HINGGA SAAT INI. SELANJUTNYA MENJADI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI GENERASI PENERUS POLRI UNTUK MEMELIHARA, MENERUSKAN DAN MEMPERKUAT ORGANISASI POLRI KE DEPAN GUNA MAMPU MENYESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN TUGAS POLRI.

DALAM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN INI, UINKANLAH SAYA MEMAPARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG "REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT". PELAYANAN PRIMA HARUS DIWUJUDKAN PADA SELURUH LINGKUP TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN POLRI SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI.
SELANJUTNYA DALAM PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN, SAYA MENGGUNAKAN ALUR PIKIR YANG BERLANDASKAN PADA KEBIJAKAN DAN PROGRAM YAITU VISI DAN MISI POLRI, GRAND STRATEGY POLRI TAHUN 2005-2025, RENSTRA POLRI TAHUN 2010-2014, REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU. SELANJUTNYA MENETAPKAN PROGRAM REVITALISASI POLRI YANG TERANGKUM DALAM ROAD MAP BERIKUT PROGRAM REVITALISASINYA SERTA KOMITMEN YANG AKAN DIWUJUDKAN GUNA MENUJU POLRI YANG MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, SEHINGGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI SEMAKIN MENINGKAT.

ALUR PIKIR YANG SAYA SAMPAIKAN BERAWAL DARI RENSTRA POLRI TAHAP II TAHUN 2010-2014 YANG TELAH MENETAPKAN VISI POLRI YAITU "TERWUJUDNYA PELAYANAN KAMTIBMAS PRIMA, TEGAKNYA HUKUM DAN KAMDAGRI MANTAP SERTA TERJALINNYA SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF", SECARA SUBTANSI VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:

TIMUR PRADOPO MENEGASKAN, BAHWA TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI MENJADI PRIORITAS PERTAMA PADA RENSTRA POLRI TAHAP I YANG HARUS DIWUJUDKAN SEBAGAI PONDASI PELAKSANAAN RENSTRA POLRI TAHAP II TAHUN 2010-2014, SELANJUTNYA PEPJALANAN PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH MEMASUKI RENSTRA POLRI TAHAP II TAHUN 2010-2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN DAN MASYARAKAT YANG DISEBUT DENGAN PARTNERSHIP BUILDING, DAN TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN ARAH KEBUAKAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II DI BIDANG KEAMANAN YAITU:

1. PENINGKATAN KEPERCAYMN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEPOLISIAN; 
2. PENERAPAN QUICK'WINSVI SELURUH WILAYAH NKRI;
3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM);
4. MODERNISASI TEKNOLOGI KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI POLRI;
5. PEMANTAPAN TATA KELOLA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK TERORISME, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK TERORISME;
6. PENINGKATAN PROFESIONALISME YANG DIIRINGI KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI.\

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2005-2025 YANG MENGAMANATKAN BAHWA KELEMBAGAAN DAN KEMENTERIAN HARUS MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN APARATUR NEGARA YANG BERSIH, PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL GUNA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK.

BERKENAAN DENGAN HAL ITU, TAMBAH TIMUR, POLRI TELAH MERUMUSKAN REFORMASI BIROKRASI POLRI YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN TERENCANA SEJAK BULAN DESEMBER TAHUN 2008, DAN HINGGA SAAT INI REFORMASI BIROKRASI POLRI DIMAKSUD TERUS BERJALAN. HAL INI MERUPAKAN WUJUD DARI KESERIUSAN POLRI UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KINEPJA DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK POLRI.

ESENSI REFORMASI BIROKRASI ADALAH BAGAIMANA MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI GOOD GOVERNANCE. BERDASARKAN HAL TERSEBUT, MAKA REFORMASI BIROKRASI POLRI TELAH MENETAPKAN 5 (LIMA) AGENDA UTAMA, YAITU:

1. EVALUASI KINERJA DAN POSTUR POLRI 2025;
2. RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI;
3. QUICK WINS;
4. MANAJEMEN PERUBAHAN BUDAYA;
5. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI.

RESTRUKTURISASI ORGANISASI POLRI BERTUJUAN MEMBANGUN ORGANISASI POLRI YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN SESUAI DENGAN DINAMIKA PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN TUGAS YANG DIHADAPI. HASILNYA ADALAH DISAHKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DISAHKANNYA PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21, 22 DAN 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLRI PADA TINGKAT MABES POLRI, POLDA, POLRES DAN POLSEK.

DALAM STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU TERDAPAT BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR YAITU PENGUATAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN, MEMPERBANYAK SEBARAN PELAYANAN POLRI KE TITIK PELAYANAN TERDEPAN, DAN MENGINTEGRASIKAN SELURUH LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH POLRI DALAM SATU SISTEM. SELAIN ITU TERDAPAT PERUBAHAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN MODEL DAN TIPE ORGANISASI, NOMENKLATUR DAN TITELATUR, UNSUR-UNSUR TATARAN STRUKTUR ORGANISASI, PENGELOMPOKAN FUNGSI UTAMA DAN PENDUKUNG, SERTA ESELONISASI.

SEPERTI YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN BAHWA 5 (LIMA) AGENDA UTAMA REFORMASI BIROKRASI POLRI TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM-PROGRAM YANG LEBIH DETAIL, YAITU:

1. EVALUASI KINERJA DAN PROFIL POLRI 2025, MELALUI: 

• EVALUASI KINERJA POLRI (KUANTITATIF DAN KUALITATIF);
• PERUMUSAN PROFIL POLRI 2025;

2. RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, MELALUI:

• PERANCANGAN ULANG STRUKTUR ORGANISASI POLRI;
• ANALISIS BEBAN KERJA;
• IDENTIFIKASI, INVENTARISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ATAU PROSEDUR TETAP (PROTAP);

 3. PROGRAM QUICK WINS, MELALUI:

• IDENTIFIKASI BIDANG KERJA YANG DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT;
• RENCANA AKSI QUICK WINS;
• PEMANTAUAN PELAKSANAAN QUICK WINS;

2. MANAJEMEN PERUBAHAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA, MELALUI:

• INTERNALISASI   DAN   SOSIALISASI   REFORMASI   BIROKRASI POLRI;
• TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI;

3.    MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI, MELALUI:

• REVIEW PENYEMPURNAAN  STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;
• PERUMUSAN REMUNERASI.

KOMJEN TIMUR PRADOPO MENAMBAHKAN, PADA KESEMPATAN INI AKAN SAYA URAIKAN KONDISI POLRI SECARA UMUM SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMELIHARAAN SITUASI KAMTIBMAS SERTA PENANGANAN DAERAH RAWAN KONTINJENSI TELAH DAPAT DIKELOLA SECARA KONDUSIF DENGAN KEGIATAN RUTIN DAN OPERASI KEPOLISIAN YANG DITANDAI DENGAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILUKADA DAN PEMILU TAHUN 2009 DAPAT BERJALAN DENGAN AMAN DAN LANCAR.
2. PENANGANAN 4 (EMPAT) JENIS TINDAK PIDANA (KEJAHATAN KONVENSIONAL, TRANSNATIONAL CRIME, KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA, KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI), KHUSUSNYA PENANGANAN TRANSNATIONAL CRIME TELAH DAPAT MEMBENTUK OPINI BAHWA POLRI MAMPU MENGATASI TERORISME DI INDONESIA;
3. BERKEMBANGNYA FENOMENA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MENGANGGAP KURANGNYA RESPON POLRI, SEHINGGA MENIMBULKAN TINDAKAN MASYARAKAT YANG BERSIFAT MASSIVE DAN ANARKIS;
4. MELALUI DUKUNGAN DAN PERHATIAN DARI BAPAK/IBU ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN TELAH MENGUPAYAKAN PENYEDIAAN ANGGARAN POLRI YANG SETIAP TAHUNNYA MENGALAMI KENAIKAN SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KINERJA DAN PROFESIONALISME POLRI;
5. HASIL PENILAIAN BPK RI PADA PEMERIKSAAN TAHUN BUKU 2009 ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI T.A. 2009 YANG SUDAH MENDAPATKAN OPINI PENILAIAN "WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)";
6. HASIL PENILAIAN TIM INDEPENDEN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI PADA PERTENGAHAN JULI TAHUN 2010 YANG MEMBERIKAN NILAI 3,51 DALAM SKALA 1 SAMPAI DENGAN 4 (SETARA DENGAN NILAI 87,5);
7. BEBERAPA SATUAN KERJA POLRI TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI ISO YANG MENGGAMBARKAN KUALITAS PROSES KERJA.

SAYA  MENYADARI  BAHWA  PELAKSANAAN  TUGAS  DAN   KINERJA POLRI SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH BELUM SEPENUHNYA DAPAT MEMENUHI   HARAPAN  DAN TUNTUTAN MASYARAKAT.  DARI   BERBAGAI MASUKAN DIHARAPKAN PERSONEL POLRI MAMPU MEWUJUDKAN:

1.  PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS POLRI YANG LEBIH BAIK, KHUSUSNYA PADA PELAYANAN POLRI DI WILAYAH TERPENCIL TERMASUK WILAYAH PERAIRAN TIMUR INDONESIA;
2. PENINGKATAN KECEPATAN PELAYANAN, PERLINDUNGAN DAN BANTUAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMELIHARAAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, SERTA MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN UMUM;
3. PENEGAKKAN HUKUM YANG TEGAS, TIDAK DISKRIMINATIF, MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT, TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA, DAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PENCARI KEADILAN;
4. PENINGKATAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG LEBIH MAMPU MEMBERIKAN EARLY DETECTION DAN ANALISIS INTELIJEN DALAM RANGKA LANGKAH ANTISIPASI UNTUK TIDAK SEMAKIN BERKEMBANGNYA SITUASI KAMTIBMAS MENJADI SEMAKIN DESTRUKTIF;
5. KEMUDAHAN MASYARAKAT UNTUK MENGAKSES INFORMASI PUBLIK ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANA-AN TUGAS DAN KINERJA POLRI;
6. SELAIN HARAPAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT DI ATAS, DARI HASIL EVALUASI INTERNAL ATAS KINERJA POLRI DIPEROLEH RINCIAN HARAPAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:

• KEBERADAAN POLRI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM;   
• POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH; 
• PENAMPILAN  PERSONEL POLRI YANG SIMPATIK,  HUMANIS TAPI TEGAS; 
• KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB POLRI DARI SETIAP TINDAKAN DAN   PERBUATAN YANG DILAKUKAN; 
• TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG BERSIH, MANDIRI DAN PROFESIONAL; 
• MENDAMBAKAN PENAMPILAN POLRI YANG SANTUN, BERMORAL DAN MODERN.

MENGACU KEPADA TUNTUTAN DAN HARAPAN TERSEBUT, SAYA BERPENDAPAT BAHWA PERLU ADANYA SEMANGAT UNTUK MELAKUKAN REVITALISASI POLRI GUNA MENJAWAB PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN KOMPLEKSITAS TANTANGAN TUGAS POLRI. REVITALISASI MENGANDUNG ARTI MENJADIKAN SESUATU MENJADI VITAL, BERMANFAAT ATAU PENTING KEMBALI DENGAN MEMBERIKAN SENTUHAN-SENTUHAN BARU. SAYA MEMANDANG REVITALISASI DALAM TUBUH POLRI SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGHIDUP-KAN, MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN KEMBALI NILAI-NILAI KEMAMPUAN YANG TEL AH DIMILIKI POLRI DI SEGALA BIDANG, YANG SELAMA INI BELUM DAPAT DIWUJUDKAN SECARA MAKSIMAL UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN TUGAS POLRI.

ADAPUN PARADIGMA DARI PROSES REVITALISASI TERSEBUT ADALAH SIKAP YANG MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, DIMANA PARADIGMA TERSEBUT DAPAT MENDORONG TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA, YANG PADA GILIRANNYA DI SATU SISI DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT, DAN DI SISI LAIN JUGA DAPAT MENEGUHKAN SOLIDITAS INTERNAL POLRI.

TIMUR PRADOPO MENEGASKAN, JIKA SAYA MEMPEROLEH AMANAH MENGEMBAN TANGGUNG JAWAB JABATAN SEBAGAI KAPOLRI PADA PERIODE BERIKUTNYA, MAKA SAYA AKAN MELAKUKAN PROGRAM REVITALISASI POLRI YANG TERANGKUM DALAM ROAD MAP ATAU PETA JALAN, YANG SAYA TARGETKAN AKAN TEREALISASI PADA NASA JABATAN SAYA SEBAGAI KAPOLRI.

ADAPUN KERANGKA ROAD MAP TERSEBUT TERDIRI DARI:

1. PENGUATAN INSTITUSI (INSTITUTIONSTRENGTHENING). MERUPAKAN LANGKAH PENGUATAN INSTITUSIONAL YANG BERKELANJUTAN DARI SELURUH KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DIRINTIS DAN BERJALAN SELAMA INI, GUNA MENJAMIN KESINAMBUNGAN ORGANISASI POLRI DALAM MENCAPAI VISI DAN MISINYA. 
2. TEROBOSAN KREATIF (CREA TIVEBREAKTHROUGH). ADALAH PROGRAM-PROGRAM TEROBOSAN KREATIF UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KINERJA POLRI SECARA SIGNIFIKAN AGAR DAPAT SEGERA TERLIHAT DAN DIRASAKAN SECARA NYATA MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER LAINNYA. 
3. PENINGKATAN INTEGRITAS {INTEGRITYIMPROVEMENT).MERUPAKAN PENEGUHAN DEDIKASI DAN LOYALITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANNYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DISERTAI PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN GUNA MEMELIHARA AKUNTABILITAS KINERJA BAIK PERORANGAN MAUPUN ORGANISASI.

BAHWA KETIGA KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI POLRI TERSEBUT MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG SAYA YAKINI MAMPU MEREVITALISASI PERAN POLRI UNTUK MENJADIKAN POLRI LEBIH MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, SEHINGGA LEBIH MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN SOLIDITAS INTERNAL.

SELANJUTNYA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KETIGA KERANGKA REVITALISASI POLRI TERSEBUT DI ATAS, TELAH DITETAPKAN SASARAN REVITALISASI POLRI UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DENGAN INDIKATOR SEBAGAI BERIKUT:

1. "POLRI YANG MELAYANI", ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN KEPOLISIAN YANG LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH, LEBIH BAIK DAN LEBIH NYAMAN BAGI MASYARAKAT DENGAN MEMENUHI STANDAR MUTU PELAYANAN DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT SECARA EKSTERNAL MENJADIKAN POLRI SEBAGAI PUBLIC SERVICE ORGANIZATION (PSO), DAN SECARA INTERNAL MENERAPKAN BUDAYA ATASAN MELAYANI BAWAHAN (SERVANTLEADERSHIP)
2. "POLRI YANG PROAKTIF", ADALAH MENGETAHUI SECARA DINI KONDISI YANG APABILA TIDAK SEGERA MENDAPAT RESPON BERPOTENSI MENIMBULKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA MENJALIN KERJASAMA YANG SINERGIS DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK DAPAT MENGATASI DENGAN SOLUSI YANG TEPAT. SECARA EKSTERNAL DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KEPEKAAN, RESPONSIF, INISIATIF DAN TEGAS MENGATASI PELANGGAR HUKUM DAN SECARA INTERNAL BERTINDAK PROAKTIF MENCEGAH PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN SERTA MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP PERSONEL POLRI YANG MELANGGAR HUKUM.
3. "POLRI YANG TRANSPARAN", ADALAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL. SECARA EKSTERNAL DENGAN MEMBUKA AKSES INFORMASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN SECARA INTERNAL BERSIKAP TERBUKA, BERSEDIA MENERIMA KOMPLIN DAN DAPAT MEMBERIKAN RESPON YANG BAIK;
4. "POLRI YANG AKUNTABEL", ADALAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DENGAN SELALU MENGIKUTI KAIDAH HUKUM DAN PROSEDUR BAKU, SERTA BERTINDAK SESUAI NORMA DAN ETIKA. SECARA EKSTERNAL MELAKUKAN PENANGANAN PERKARA SECARA TEGAS DAN TUNTAS, TIDAK DISKRIMINATIF, MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, DAN SECARA INTERNAL MENEKANKAN AGAR PERSONEL POLRI DALAM MENGEMBAN TUGAS SELALU DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB; 

KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI TERSEBUT AKAN MENJADI PEDOMAN SAYA UNTUK MEWUJUDKAN POLRI YANG MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA MENGIMPLEMEN-TASIKAN PROGRAM REVITALISASI, YANG DIIKUTI DENGAN PEMENUHAN KAIDAH TAAT HUKUM, TAAT PROSEDUR DAN TAAT ETIKA, SEHINGGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI MENINGKAT.
TIMUR MENAMBAHKAN, PENGUATAN YANG BERKESINAMBUNGAN ADALAH MERUPAKAN CIRI SUATU ORGANISASI YANG BAIK, PROSES INI MENUNJUKKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SECARA TERUS MENERUS SERTA PERBAIKAN YANG TAK KUNJUNG USAI SEPANJANG WAKTU. BANYAK HAL YANG TELAH DILAKUKAN DAN DIHASILKAN NAMUN SAYA MEMANDANG PERLU DILAKUKAN PENGUATAN DAN OPTIMALISASI DEMI TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI POLRI SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT.

RASANYA KITA SEPENDAPAT PERLUNYA MENGEMBANGKAN BUDAYA UNTUK MELANJUTKAN UPAYA PENGUATAN TERSEBUT SECARA TERUS MENERUS GUNA MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI YANG LEBIH BAIK DARI WAKTU KE WAKTU. DALAM KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI POLRI YANG PERTAMA "PENGUATAN POLRI SECARA BERKELANJUTAN" TERDAPAT 2 (DUA) HAL YANG MENJADI POKOK PROGRAM REVITALISASI YAITU MELANJUTKAN VISI DAN MISI POLRI, SERTA MELAKUKAN PENINGKATAN KINEPJA MELALUI AKSELERASI PROGRAM PRIORITAS YANG SEDANG BERJALAN.   
SELAIN PENGUATAN INSTITUSI SEBAGAI PENEGUHAN LANGKAH UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI POLRI, ASPEK LAIN YANG PERLU DIPERKUAT DAN DIOPTIMALKAN ADALAH PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2008, TERUTAMA TERHADAP HAL-HAL YANG SANGAT MENDASAR BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KINERJA YANG DIIKUTI DENGAN MEMACU PERUBAHAN BUDAYA YANG MENCAKUP PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET), DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET).

UNTUK MENGATASI PROGRAM-PROGRAM YANG STAGNAN DI BEBERAPA BIDANG, TERUTAMA BIDANG PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI SECARA MENYELURUH, DIPERLUKAN PROGRAM TEROBOSAN KREATIF UNTUK MEMECAH KEBUNTUAN DAN KEMANDEGAN.

UNTUK ITULAH DALAM KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI POLRI YANG KEDUA "SOLUSI INOVATIF UNTUK PENINGKATAN KINERJA" TERDAPAT 4 (EMPAT) HAL YANG MENJADI POKOK PROGRAM REVITALISASI YAITU PROGRAM TEROBOSAN KREATIF BERUPA; PENGEMBANGAN INFRASTRUKUTUR PELAYANAN, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN BERBASIS KOMPETENSI, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA, DAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN.

SEDANGKAN DALAM KERANGKA ROAD MAP REVITALISASI POLRI YANG KETIGA "PENINGKATAN INTEGRITAS", SAYA MENGGAGAS PEMIKIRAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN INTEGRITAS YANG DISERTAI PENINGKATAN PENGAWASAN KE DALAM INSTITUSI POLRI, HAL INI DIKARENAKAN SELAMA INI PENGAWASAN LEBIH BANYAK DATANG DAN DILAKUKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL, PADAHAL SECARA ESENSI PENGAWASAN YANG PALING HAKIKI ADALAH PENGAWASAN YANG DILAKUKAN SEJAK DINI OLEH DIRI SENDIRI. SEHINGGA INTEGRITAS PRIBADI MENJADI BENTENG PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN. DENGAN PENGUATAN INTEGRITAS, MAKA PENGAWASAN AKAN LEBIH MUDAH, DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA. KERANGKA ROAD MAP KETIGA INI MERUPAKAN PENYEIMBANG SEKALIGUS PENDORONG KEBERHASILAN ROAD MAP PERTAMA DAN KEDUA, DIMANA PERBAIKAN KESEJAHTERAAN HARUS DISERTAI MEKANISME PENGAWASAN YANG LEBIH BAIK DAN AKUNTABEL, DENGAN DEMIKIAN AKAN TERCIPTA KESEIMBANGAN ANTARA REWARD AND PUNISHMENT.

UNTUK ITULAH SAYA AKAN MEWAJIBKAN SEMUA ANGGOTA POLRI MENANDATANGANI "KONTRAK KINERJA", SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERSONEL POLRI YANG BERINTEGRITAS TERBAIK, DAN MEMBERI SANKSI TEGAS BAGI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN. SEDANGKAN PENINGKATAN PENGAWASAN JUGA BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPUASAN PUBLIK SERTA KEPUASAN ANGGOTA POLRI SENDIRI DAN MEWUJUDKAN SINERGI ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DENGAN PRINSIP INTERNAL MENDUKUNG EKSTERNAL (IME) DAN EKSTERNAL MEMANFAATKAN INTERNAL (EMI). PELIBATAN PERAN PENGAWAS EKSTERNAL DALAM KEMITRAAN YANG HARMONIS AKAN MENDORONG TERCAPAINYA AKUNTABILITAS POLRI.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PROGRAM QUICK WINS POLRI YANG TELAH DI LAUNCHING OLEH BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 30 JANUARI 2009, YANG MELIPUTI 4 (EMPAT) PROGRAM UNGGULAN YAITU; QUICK RESPONSE PATROLI SABHARA, TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI SP2HP, TRANSPARANSI PELAYANAN PENERBITAN SIM, STNK, BPKB, DAN TRANSPARANSI REKRUTMEN PERSONEL POLRI, TETAP DITINDAKLANJUTI DENGAN INOVASI DAN DIKEMBANGKAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN IMPLEMENTASINYA.

UNTUK KEDEPAN, SAYA MERENCANAKAN 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI. ADAPUN KESEPULUH PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT MELIPUTI:

1. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL;
2. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PEPJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING'DAN KORUPSI;
3. PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR, MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT);
4. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN PROGRAM "KEROYOK RESERSE" MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYIDIK;
5. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU;
6. MEMBANGUN  KERJA SANA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF;
7. MEMACU PERUBAHAN MIND SEFDAN CULTURE SET POLRI;
8. MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN (SPK) DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK;
9. MENGEMBANGKAN   LAYANAN   PENGADAAN   SISTEM   ELEKTRONIK (LPSE);
10. MEMBANGUN     DAN     MENGEMBANGKAN     SISTEM     INFORMASI TERPADU;

AGAR PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS BEPJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIINGINKAN, MAKA PELAKSANAANNYA DIBAGI KE DALAM PENTAHAPAN KURUN WAKTU TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013. PENTAHAPAN TERSEBUT SESUAI DENGAN TINGKAT PRIORITAS BERDASARKAN TINGKATAN MANFAAT DAN PERHATIAN MASYARAKAT.

PENTAHAPAN 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT DIBAGI DALAM 4 (EMPAT) PERIODE WAKTU SECARA BERLANJUT DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT: 


1. TAHAP   KESATU,   100   HARI   PERTAMA   (NOV 2010 S/D JAN 2011) MELIPUTI:

• PENGUNGKAPAN       DAN       PENYELESAIAN       KASUS-KASUS MENONJOL; 
• MENINGKATKAN PEMBERANTASAN TERHADAP KEJAHATAN YANG  MERESAHKAN MASYARAKAT, YAITU  PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PERJUDIAN DAN NARKOBA, SERTA KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA YAITU ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING'DAN KORUPSI.

2. TAHAP KEDUA, FEBRUARI-DESEMBER 2011, MELIPUTI:

• PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR MELALUI
• PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BNPT;
• PEMBENAHAN    RESERSE    MELALUI    PROGRAM    "KEROYOK RESERSE";
• IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YG BARD;
• MEMBANGUN   KERJA  SAMA  MELALUI  SINERGI   POLISIONAL YANG PROAKTIF

3. TAHAP KETIGA, JANUARI-DESEMBER 2012, MELIPUTI:

• MEMACU PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET POLRI;
• MENGGELAR SPK DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK;
• LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE); 

4. TAHAP KEEMPAT, JANUARI-DESEMBER 2013, YAITU:

• MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU.

BAPAK/IBU ANGGOTA DEWAN YANG SAYA MULIAKAN,

SAYA MENYADARI BAHWA KOMITMEN KEPEMIMPINAN MERUPAKAN FAKTOR YANG PENTING DI DALAM MENENTUKAN PERJALANAN ORGANISASI POLRI KEDEPAN. KOMITMEN ADALAH "JANJI HATI UNTUK MEMBAWA KEPEMIMPINAN SECARA BERSAMA-SAMA MENCAPAI KEBERHASILAN YANG DIDAMBAKAN".

BAGI SAYA, KOMITMEN TERHADAP POLRI ADALAH SEBUAH JANJI KESETIAAN HIDUP, DI DALAM MENDEDIKASIKAN KEPEMIMPINAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

OLEH KARENANYA, PADA KESEMPATAN INI DIHADAPAN BAPAK/IBU ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, PERKENANKANLAH SAYA UNTUK MENYAMPAIKAN KOMITMEN SAYA APABILA MENDAPAT KEPERCAYAAN DAN AMANAH UNTUK MELANJUTKAN KEPEMIMPINAN POLRI MENDATANG.

BAHWA SAYA BERJANJI AKAN MELAKSANAKAN 10 (SEPULUH) KOMITMEN REVITALISASI SEBAGAI BERIKUT:

1. MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DENGAN MENEGAKKAN HUKUM DAN SELALU BERTINDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM, MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM;
2. MEMASTIKAN PENUNTASAN PENANGANAN PERKARA YANG MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, SERTA DIINFORMASIKAN PENANGANANNYA SECARA TRANSPARAN KEPADA MASYARAKAT;
3. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK, LEBIH MUDAH, LEBIH CEPAT, LEBIH BERKUALITAS, LEBIH NYAMAN DAN MEMUASKAN BAGI MASYARAKAT;
4. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM BERBAGAI BIDANG YANG TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN POLRI, TERMASUK BENTUK KERJASAMA DALAM BIDANG KEAMANAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,       PENELITIAN       DAN       PENGEMBANGAN,       SERTA PENGAWASAN;
5. MENJAGA INTEGRITAS DENGAN BERSIKAP TIDAK MENYALAHGUNA-KAN WEWENANG, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, ETIKA DAN MORAL;
6. MENUNJUKKAN SIKAP KEPEMIMPINAN TAULADAN YANG MELAYANI DAN MEMBERDAYAKAN BAWAHAN;
7. BEKERJA DENGAN HATI, TULUS IKHLAS DALAM TUGAS DAN PENGABDIAN SERTA MENCURAHKAN SEGENAP KEMAMPUAN, PEMIKIRAN, WAKTU DAN TENAGA UNTUK KEBERHASILAN POLRI; 
8. MENERAPKAN PRINSIP REWARD AND PUNISHMENT DENGAN MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP ANGGOTA YANG BERPRESTASI SERTA MEMBERI SANKSI YANG TEGAS BAGI PERSONEL POLRI YANG MELANGGAR HUKUM, KODE ETIK DAN DISIPLIN POLRI; 
9. MENJAMIN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT KAPOLRI SEBELUMNYA, SEBAGAIMANA YANG TERTUANG PADA GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025, RENCANA STRATEGIS POLRI 2010-2014, REFORMASI BIROKRASI POLRI, DAN AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI;
10. TAAT ASAS DAN BERLAKU ADIL, DENGAN BERSIKAP DAN BERPERILAKU SESUAI ETIKA, PROSEDUR DAN HUKUM YANG DILANDASI RASA KEADILAN.

SAYA MENYADARI BAHWA SEORANG KAPOLRI ADALAH MANUSIA BIASA YANG MEMPUNYAI BANYAK KETERBATASAN. DENGAN SEMAKIN KOMPLEKSNYA PERMASALAHAN DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, UNTUK ITULAH SEMAKIN PENTINGNYA MENINGKATKAN SINERGI DAN DUKUNGAN DARI MASYARAKAT DAN SELURUH STAKEHOLDER, TERUTAMA DUKUNGAN DARI BAPAK/IBU ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIANLAH POKOK-POKOK PIKIRAN YANG DI SAMPAIKAN KOMJEN POL. TIMUR PRADOPO DALAM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) DENGAN KOMISI III DPR RI.